Salah satu faktor pendorong adanya kasus penyuapan adalah konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini dapat digambarkan seperti hubungan afiliasi antara seorang penyelenggara negara yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa dengan calon rekanan. Atau situasi ketika seorang penyelenggara negara akan mengambil keputusan atas lembaga dimana pejabat tersebut bekerja dan berkewenangan.
Menghindari konflik kepentingan adalah salah satu kunci utama untuk menjaga integritas dan transparansi dalam perusahaan. Konflik kepentingan sering kali menjadi pendorong terjadinya kasus penyuapan, yang bisa berdampak buruk bagi reputasi dan operasional perusahaan. Untuk itu, menerapkan strategi yang efektif dalam Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) menjadi sangat penting.
Di Indonesia, standar ISO 37001 Anti Bribery Management System (ABMS) telah menjadi panduan yang dapat diandalkan untuk menangani masalah ini. ABMS atau ISO 37001 merupakan sebuah standar penanggung jawaban korporasi yang berkaitan dengan PERMA No. 13 tahun 2016 mengenai prosedur penanganan kasus kriminal korporasi.
Apa itu Konflik Kepentingan?
Konflik kepentingan terjadi ketika individu atau organisasi memiliki berbagai kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas dan integritas mereka dalam mengambil keputusan. Dalam konteks perusahaan, ini dapat melibatkan hubungan afiliasi dengan rekanan, perangkapan jabatan, gratifikasi, kepentingan pribadi, atau penyalahgunaan wewenang.
Apa Saja Faktor Penyebab Konflik Kepentingan?
Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan konflik kepentingan di perusahaan, seperti:
- Gratifikasi: meliputi pemberian uang, barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata hingga fasilitas lainnya.
- Perangkapan jabatan: seseorang penyelenggara negara memiliki dua jabatan atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.
- Kelemahan sistem: keadaan yang menjadi masalah untuk pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi yang ada.
- Kepentingan pribadi: Keinginan atau kebutuhan seseorang penyelenggara negara mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.
- Penyalahgunaan wewenang: Membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampauai batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
Strategi Menghindari Konflik Kepentingan
Penanganan konflik kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan seperti nilai, sistem, pribadi dan budaya. Adapun beberapa strategi untuk mengatasi konflik kepentingan di perusahaan, diantaranya:
- Mengutamakan kepentingan publik
Mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dan memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Menciptakan keterbukaan
Membangun transparansi dalam setiap proses dan keputusan bisnis. Ini termasuk dokumentasi yang jelas dan akuntabel serta komunikasi terbuka dengan semua pemangku kepentingan. - Menciptakan dan membina budaya organisasi yang anti konflik kepentingan
Membangun budaya yang tidak toleran terhadap konflik kepentingan melalui kebijakan dan praktik manajemen yang mendukung pengawasan dan penanganan konflik kepentingan. - Melakukan Background Checking
Melakukan pemeriksaan latar belakang secara menyeluruh terhadap calon karyawan, terutama untuk posisi yang memiliki risiko tinggi penyuapan. Ini adalah bagian dari klausul 7.2 dalam ISO 37001 yang mensyaratkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko sebelum mempekerjakan seseorang. - Edukasi dan Pelatihan
Memberikan edukasi dan pelatihan reguler kepada karyawan tentang pentingnya menghindari konflik kepentingan dan cara mengidentifikasi serta melaporkannya. Kesadaran yang tinggi di kalangan karyawan dapat membantu mencegah potensi konflik sebelum terjadi. - Penerapan ISO 37001
Mengadopsi standar ISO 37001 yang memberikan panduan lengkap untuk mengembangkan, menerapkan, dan memelihara sistem manajemen anti penyuapan. Standar ini membantu perusahaan dalam menilai risiko, menetapkan kebijakan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan anti penyuapan. - Penegakan Aturan dan Sanksi
Menetapkan dan menegakkan aturan yang jelas tentang konflik kepentingan, termasuk sanksi bagi pelanggaran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua karyawan memahami konsekuensi dari tindakan yang tidak etis.