Seiring dengan banyaknya pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia, kini sektor konstruksi mengalami pertumbuhan yang begitu pesat. Sehingga pelaku usaha konstruksi harus membuat strategi terencana dan efektif agar dapat bersaing dan memenangkan sejumlah proyek yang menguntungkan. Dalam hal ini kepemilikan SBU merupakan salah satu syarat untuk menjalankan usaha jasa konstruksi sekaligus diperlukan sebagai strategi untuk memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.
Dalam pelaksanaannya, para pelaku usaha konstruksi kini wajib memiliki sertifikasi jasa konstruksi. Hal ini sesuai ketentuan dalam PP No. 5 Tahun 2021 bahwa SBU Konstruksi diberikan kepada penyedia jasa konstruksi sebagai standar perizinan berusaha dan legalitas badan usaha jasa konstruksi (BUJK) berdasarkan jenis usaha, klasifikasi dan subklasifikasi dengan mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) bidang usaha jasa konstruksi yang terdiri dari kualifikasi kecil, menengah dan besar.
Baca juga : Klasifikasi dan kualifikasi BUJK di Indonesia
Persyaratan dalam pemenuhan sertifikat standar jasa konstruksi
Dalam Permen PUPR No. 8/2022 mengatur tentang pelaksanaan pemenuhan sertifikat standar jasa konstruksi mulai dari permohonan sampai dengan penerbitan sertifikat kompetensi kerja konstruksi.
- Permohonan SKK konstruksi akan disampaikan kepada LSP bidang terkait, dalam hal ini adalah bidang konstruksi dengan melalui sistem Online Single Submission (OSS) dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pemohon akan menyampaikan data dan sejumlah dokumen terkait persyaratan SKK konstruksi dan jenis permohonan yang akan dipilih harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pemohon mempunyai kualifikasi jabatan operator minimal jenjang satu dan jabatan teknisi atau analis minimal jenjang empat.
- Pemohon harus menunjukkan bukti pemenuhan nilai kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan.
- Untuk permohonan perubahan data akan dilayani oleh Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi (LPJK) melalui portal perizinan Kementerian.
- Melakukan verifikasi dan validasi yang akan dilakukan oleh Lembaga Sertifikat Profesi yang terdiri dari:
- Kelengkapan data
- Kesesuaian dokumen
- Kesesuaian pendidikan dan pengalaman
- Kecukupan nilai kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan
- Melengkapi tahapan pembayaran biaya sertifikasi kompetensi kerja yang meliputi:
- Tahap pertama terdiri dari biaya administrasi
- Tahap kedua terdiri dari sisa biaya sertifikasi
- Pelaksanaan uji kompetensi kerja konstruksi
- Pelaksanaan uji kompetensi akan melalui lembaga sertifikasi profesi
- Uji kompetensi dapat dilakukan melalui tatap muka/video telekonferensi/hybrid/onsite
- Menjadwalkan uji kompetensi dan menunjuk asesor berpengalaman setelah pembayaran terverifikasi
- Melaksanakan uji kompetensi sesuai skema
- Menetapkan hasil uji kompetensi berdasarkan rekomendasi dari asesor terkait
- Penertiban sertifikat kompetensi kerja konstruksi
- BNSP akan menetapkan nomor SKK konstruksi dan nomor registrasi
- LPJK akan memberikan nomor pencatatan SKK konstruksi
- Nomor pencatatan SKK konstruksi akan disampaikan oleh LPJK kepada lembaga sertifikasi
- LSP akan menerbitkan sesuai dengan kualifikasi, klasifikasi, subklasifikasi TKK, dan jabatan kerja
- Data SKK konstruksi akan tercatat pada SIJK yang telah terintegrasi
- Nantinya SIJK yang telah terintegrasi akan mengirimkan data SKK konstruksi kedalam portal perizinan Kementerian
- Pemohon akan dapat SKK konstruksi dengan cara mengunduh dokumen dari portal perizinan Kementerian
Baca juga : Cara mendapatkan SBUJK
PT. Tiga Solusi Indonesia adalah perusahaan konsultasi terpercaya di Indonesia yang dapat membantu Anda dalam mendapatkan jasa pengurusan perizinan khusus konstruksi, ketenagalistrikan, legalitas perusahaan, dan juga sertifikasi sistem manajemen yang akan dilakukan oleh para tenaga ahli yang kompeten dibidangnya, dan dapatkan pelayanan efektif serta harga terjangkau dengan menghubungi kontak dibawah ini!